Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu produk strategis nasional dan tulang punggung perekonomian nasional. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mendukung hal tersebut.
Airlangga Hartarto menyatakan komitmen pemerintah mendukung perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan.
Dia mengatakan perubahan tarif pajak ekspor menjadi $0 per metrik ton dari 15 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022 diharapkan dapat mengurangi kelebihan pasokan CPO negara dan mempercepat ekspor produk dan produk CPO. Derivatif.
Seiring dengan percepatan ekspor, harga buah mentah diperkirakan akan meningkat di tingkat petani kecil, terutama petani kecil.
Pertimbangan lain dalam penyesuaian tarif jasa pajak ekspor adalah keberlanjutan program pengembangan industri kelapa sawit nasional, khususnya pengembangan jasa penunjang untuk meningkatkan produktivitas di sektor eksplorasi dan produksi.
Metode yang digunakan adalah dengan membangun perkebunan kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, khususnya berupa pembangunan unit pengolahan produk, penciptaan pasar lokal melalui subsidi mandatori biodiesel, dan penyediaan minyak nabati melalui pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pangan. adalah untuk merombaknya. Masyarakat.
Penyesuaian sistem tarif pajak ekspor diharapkan dapat memberikan efek yang adil dan tepat terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan oleh rantai industri kelapa sawit di dalam negeri.
Kami berkonsentrasi pada pengembangan industri kelapa sawit untuk petani kecil dengan mengelola dan mendistribusikan kembali tarif yang dikumpulkan melalui ekspor. Ketersediaan dana dari tarif ekspor dapat meningkatkan akses keuangan bagi wiraswasta, meningkatkan produktivitas pertanian dan membawa bisnis lebih dekat ke sektor nilai tambah.
Perubahan kebijakan ini juga akan mendorong BPDPKS untuk lebih meningkatkan layanannya dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana pengembangan kelapa sawit.
Mengingat peran kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional, semua pihak akan terus mendukung kebijakan pemerintah karena pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit pada akhirnya ditujukan untuk keberlanjutan kelapa sawit.
* Apakah itu nyata atau scam? Silakan kirim WhatsApp ke Liputan6.com Fact Check Number 0811 9787670 dengan memasukkan kata kunci yang diperlukan untuk mengetahui kebenaran informasi yang disebarluaskan.
Pajak ekspor minyak sawit dan turunannya telah dicabut pada 31 Agustus 2022. Penghapusan pajak ekspor minyak sawit telah dicabut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2022.
PMK merupakan perubahan atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Penanaman Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Pada dasarnya PMK Nomor 15 Tahun 2022 adalah mengubah tarif pajak ekspor untuk semua produk sawit yang berasal dari tandan buah segar, minyak sawit, buah sawit, minyak sawit mentah (CPO), minyak sawit dan minyak goreng bekas.” ( Minkyu ) Sri Mulyani Indrawati dari Antara, mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Minggu (17/7/2022)
Oleh karena itu, dia menjelaskan PMK telah menurunkan bea keluar untuk semua produk terkait CPO atau sawit menjadi 0% atau 0 Rupee.
Pajak ekspor biasanya dipungut sebagai sumber pembiayaan bagi BPDPKS untuk stabilisasi harga. Setelah 31 Agustus 2022 atau 1 September 2022, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menerapkan tarif progresif.
“Artinya dalam hal ini harga CPO rendah dan tarifnya sangat rendah. Pada saat yang sama, jika harganya naik, tarifnya juga naik,” jelasnya.
Menurut dia, langkah tersebut diambil pemerintah melalui BPDPKS untuk mengamankan pendanaan bagi pelaksanaan program terkait stabilisasi harga biodiesel minyak goreng.
Meski sibuk sebagai presiden G20, pemerintah Indonesia tetap memperhatikan situasi domestik terkait pangan dan CPO. Hal ini karena Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dan memantau kondisi petani termasuk perkebunan kelapa sawit. dan kondisi orang yang mengkonsumsi minyak goreng.
Sri Mulyani mengatakan “Kami menjawab semua kebutuhan ini dalam kebijakan kami yang mencakup tarif ekspor dan mencoba untuk mencapai keseimbangan antara tujuan yang berbeda ini.”
Sebelumnya, Menteri Koordinator Penanaman Modal Maritim Luhut Bensar Pandjetan meminta agar pajak ekspor kelapa sawit diturunkan. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat ekspor CPO yang saat ini mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) bagi petani lokal.
Ia mengaku telah menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencapai tujuan tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk insentif bagi eksportir sawit.
“Saya berbicara dengan menteri keuangan tadi malam,” katanya, Kamis, dalam rapat koordinasi dan tinjauan industri kelapa sawit di Hotel Sahid, Jakarta. (2022-07-07).
“Kalau tangki ekspornya kosong, kita butuh TBS, nanti TBS diurus, dan nanti harganya naik,” imbuhnya.
Dia menilai rendahnya harga TBS di petani saat ini merupakan efek dari sektor hulu yang masih membangkang. Salah satunya terkait aktivitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang masih tertunda.
Menko Luhut mengharapkan kebangkitan bisnis ekspor CPO ini dalam waktu dekat. Oleh karena itu, akan mempengaruhi persediaan tangki tanaman kelapa sawit.
Ia mengatakan, “Masih butuh waktu karena masalah terus terjadi di sisi hulu.”
“Kalau lancar, kami harapkan TBS membaik, tapi itu saja tidak cukup. Itu baik-baik saja sampai kami bisa menurunkan (pajak ekspor),” tambahnya.